Kejaksaan Agung didorong untuk membongkar pihak-pihak yang melindungi kegiatan tambang ilegal di Sulawesi Tenggara.

Desakan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Rudianto Lallo dalam keterangan resminya.

Rudianto meminta penegak hukum menindak tegas aktivitas pertambangan tanpa izin yang berlangsung selama periode 2013-2025.

Aktivitas ilegal tersebut dikaitkan dengan operasi tambang yang melibatkan bos nikel Arif Kurniawan.

Aparat diminta menyasar oknum penyelenggara negara yang memberikan perlindungan terhadap praktik melanggar hukum ini.

Praktik tambang ilegal dinilai merugikan keuangan negara serta merusak lingkungan dan masyarakat sekitar.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung menyatakan masih mendalami dugaan keterkaitan antara Arif Kurniawan dan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi di Jakarta.

Penyidik mencatat ada enam perusahaan yang dikendalikan oleh Arif Kurniawan melalui Holding PT DDA bersama seseorang berinisial LEI.

Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, dan PT HJ.

Temuan penyidik menunjukkan bahwa PT BSJ dan PT KAA tetap melanjutkan aktivitas pertambangan secara ilegal sejak 2015.

Kedua perusahaan itu menggunakan skema suspend setelah Izin Usaha Pertambangan mereka berakhir pada tahun 2015.