Komisi III DPR meminta Polri mengusut dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional hingga ke dugaan tindak pidana makar.

Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi III Habiburokhman dalam rapat bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Suyudi membeberkan dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam operasi penyadapan.

Sementara itu, KPK menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung dan belum memperoleh informasi mengenai identitas pimpinan maupun penyidiknya yang menjadi sasaran penyadapan.

Dugaan Peran Listyo Sigit

Menurut pemaparan Suyudi, Listyo Sigit diduga memberikan instruksi sekaligus menerima hasil akhir operasi penyadapan ketika masih menjabat sebagai Kapolri.

Instruksi tersebut disebut disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada Kepala Bagian Monitoring AS.

"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian, diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabag Mon AS serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR.

Suyudi juga menyebut Listyo Sigit diduga menggerakkan pihak lain untuk menjalankan tindak pidana.

Namun, dugaan perbuatan atau permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintah masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut.

Daftar sasaran penyadapan yang dipaparkan Kapolri tidak hanya mencakup Presiden Prabowo.

Operasi tersebut diduga menyasar sejumlah unsur pemerintahan, lembaga negara, hingga kelompok masyarakat.

Target lainnya meliputi lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, gubernur, serta Kapolda.