KPK tentu hormati dan dukung penuh penegakan hukum yang berjalan di Polri," kata Budi.

Ia menambahkan, komunikasi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut tetap berlangsung secara intensif, baik di tingkat pimpinan maupun pelaksana.

Koordinasi juga melibatkan Kejaksaan Agung dalam berbagai kebutuhan penegakan hukum.

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya.

Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ucap Budi.

Di sisi legislatif, Habiburokhman menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh nasional memiliki dimensi hukum yang lebih luas daripada pelanggaran intersepsi komunikasi elektronik.

Ketua Komisi III DPR tersebut menyebut tindakan yang diduga dilakukan oleh perwira tinggi Polri sebagai perbuatan menikam dari belakang.

Ia meminta penyidik mempertimbangkan penerapan pasal-pasal makar dalam pengusutan perkara.

"Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar.

Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa," ujar Habiburokhman.

Ia menilai dugaan penyadapan tersebut menyangkut persoalan serius karena melibatkan kepala negara, tokoh nasional, dan lembaga negara.

Habiburokhman juga menyoroti kemungkinan penyalahgunaan kewenangan serta perangkat negara oleh pihak yang seharusnya menjalankan tugas perlindungan dan penegakan hukum.

"Bagaimana mungkin, para petinggi institusi kepolisian yang dimandatkan oleh undang-undang untuk mengayomi, melindungi, dan menegakkan hukum, justru menyalahgunakan kewenangan dan instrumen negara untuk memata-matai kepala negara, tokoh-tokoh bangsa, dan lembaga pengawasannya sendiri?"