kata Habiburokhman.

Selain persoalan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, Habiburokhman menduga operasi tersebut memiliki kepentingan politik yang dapat membahayakan negara.

Ia menekankan perlunya penelusuran terhadap seluruh pihak yang terlibat.

"Target politik kotor berskala amat besar" menjadi istilah yang digunakan Habiburokhman untuk menggambarkan dugaan kepentingan di balik operasi tersebut.

Komisi III DPR meminta Polri menghentikan seluruh operasi ilegal dan memastikan tidak ada pihak yang memperoleh kekebalan hukum.

Pengusutan, menurut Habiburokhman, harus mencakup pelaksana di lapangan hingga pihak yang diduga memberikan perintah dan menerima manfaat.

"Siapa pun yang terlibat, mulai dari pelaksanaan lapangan, pemberi perintah, pihak yang mengambil manfaat baik berstatus sebagai orang pribadi, partai politik, tokoh politik, kelompok politik harus diproses pidana secara tegas," kata Habiburokhman.