Badan Intelijen Keamanan Polri menyampaikan usulan agar setiap penggunaan sarana penyadapan harus disertai catatan aktivitas lengkap. Catatan tersebut dilarang untuk diubah atau dihapus demi menjaga keaslian data.

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Kabaintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Setiap catatan juga perlu memuat dasar hukum, waktu dimulainya, serta batasan waktu pelaksanaan.

Selain pencatatan, pihak kepolisian menilai perlunya audit berkala untuk mencocokkan penggunaan alat penyadapan dengan izin sah yang dikantongi.

Tindakan penyadapan tanpa izin yang sah berpotensi diancam dengan aturan pidana.

Usulan tersebut turut dilatarbelakangi oleh evaluasi terhadap kasus penyadapan yang sebelumnya sempat diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Dalam kasus tersebut, terdapat dugaan penghapusan data hasil penyadapan oleh oknum tertentu.

Mengenai siapa pihak yang berwenang melakukan audit, Baintelkam Polri menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi III DPR RI selaku penyusun RUU Penyadapan.

Auditor yang ditunjuk nantinya diharapkan memiliki izin resmi, menguasai kemampuan teknis, serta patuh pada prosedur yang berlaku mengingat adanya unsur kerahasiaan.

Usulan pengawasan ketat ini diharapkan mampu mencegah penyalahgunaan wewenang serta memastikan setiap tindakan penyadapan di masa mendatang memiliki dasar hukum yang jelas dan transparan.