Komisi III DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat guna membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan bersama Baintelkam Polri pada Senin (16/11).

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan bahwa konstitusi saat ini belum menetapkan aturan resmi mengenai mekanisme penyadapan.

Aturan yang melarang maupun memperbolehkan tindakan tersebut belum diatur secara jelas dalam undang-undang mana pun sebelumnya.

Masukan dan Usulan dari Baintelkam Polri

Ketua Baintelkam Polri Komjen Pol Dedy Kusuma Bakti menjelaskan bahwa terdapat sejumlah hal penting yang harus diatur dalam RUU Penyadapan.

Sasaran penyadapan bersifat limitatif dan hanya dilakukan demi mencegah keamanan dalam negeri serta kejahatan dengan ancaman tinggi.

Dedy menegaskan pelarangan keras terhadap penyadapan yang dilakukan di luar sasaran tersebut atau demi kepentingan pribadi.

Proses penyadapan wajib mengantongi izin tertulis dari pihak berwenang dengan batasan jangka waktu selama satu bulan.

Tata cara pelaksanaan harus menerapkan sistem kompartementasi yang memisahkan pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis.

Seluruh proses kegiatan penyadapan harus tercatat secara permanen tanpa boleh diubah maupun dihapus.

Pengawasan pelaksanaan dilakukan secara melekat oleh Kabaintelkam Polri serta lembaga fungsi inspektorat dan Propam Polri.

Pelanggaran penyalahgunaan penyadapan dapat dikenai sanksi pidana umum, kode etik profesi Polri, hingga hukuman disiplin.