Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto membeberkan alasan utama mengapa pemerintah Indonesia belum memberlakukan pajak khusus kekayaan atau wealth tax.

Ia menilai bahwa aset kekayaan seseorang pada dasarnya merupakan akumulasi dari penghasilan yang sudah pernah dikenakan pajak sebelumnya.

Pemerintah saat ini masih berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam merumuskan kebijakan perpajakan.

Menurut Bimo, wacana penerapan pajak kekayaan memerlukan kajian mendalam untuk memperjelas konsep objek pemajakannya.

Pernyataan tersebut disampaikan untuk merespons usulan dari Center of Economic and Law Studies terkait pajak kekayaan.

Bimo menyatakan dukungannya jika pemerintah mempunyai arah kebijakan untuk mengkaji usulan rekomendasi data tersebut.

Kendati demikian, pembahasan lanjutan mengenai aturan wealth tax berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan.

Lebih lanjut, Bimo menjelaskan bahwa pembahasan komprehensif mengenai kebijakan perpajakan tersebut memerlukan koordinasi lintas unit di Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Strategi Kebijakan Fiskal dinilai lebih berwenang untuk menjelaskan arah kebijakan serta perkembangan kajian terkait wacana pemajakan aset tersebut.