Direktorat Jenderal Pajak menghadapi tantangan besar untuk menghimpun sisa penerimaan sekitar Rp500 triliun menjelang penutupan tahun 2026.

Dana tersebut diperlukan agar target penerimaan pajak dalam APBN tahun ini yang dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun dapat tercapai secara optimal.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan angka kebutuhan itu merupakan estimasi pengumpulan dana yang harus direalisasikan pada periode November dan Desember 2026.

Untuk mencapai target tersebut, instansi perpajakan menyiapkan berbagai instrumen kebijakan seperti pemungutan pajak lokapasar hingga global minimum tax.

Selain itu, otoritas pajak juga mengandalkan program pengurangan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang ingin menyelesaikan kewajiban mereka.

Dari sisi internal, penguatan administrasi dan peningkatan kepatuhan wajib pajak terus didorong melalui komunikasi yang konsisten serta pemanfaatan teknologi.

Sistem administrasi Coretax yang didukung analitik berbasis kecerdasan buatan turut diandalkan untuk memaksimalkan pengawasan penerimaan negara.

Selain pemanfaatan teknologi, DJP juga melakukan penataan jabatan fungsional guna membuat kinerja pegawai menjadi lebih terukur melalui indeks kinerja individu.

Langkah penataan tersebut sudah mulai diterapkan secara bertahap di sejumlah Kantor Pelayanan Pajak, termasuk di lingkungan Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar.

Bimo mengklaim bahwa pembenahan internal ini mampu mendongkrak aktivitas serta kualitas pengawasan pajak secara signifikan pada periode tahun sebelumnya hingga 2026.

Melalui koordinasi yang semakin terintegrasi dengan berbagai direktorat jenderal terkait, otoritas pajak optimistis ketahanan anggaran pendapatan dan belanja negara tetap terjaga.