Komisi III DPR RI menjadwalkan rapat pleno pengesahan tingkat pertama terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Pembahasan regulasi tersebut dinyatakan telah rampung setelah panitia menerima laporan akhir dari tim perumus dan tim sinkronisasi.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menuturkan rapat pleno pengesahan tingkat satu tersebut rencananya akan mulai digelar pukul 13.00 WIB.

Dalam agenda tersebut, sebanyak delapan fraksi dijadwalkan menyerahkan pandangan mini fraksi terhadap rancangan undang-undang itu.

Proses pengambilan keputusan tingkat pertama ini dilakukan sebelum draf regulasi dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Tim perumus dan sinkronisasi juga melaporkan adanya perubahan nomenklatur menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.

Perubahan tersebut disesuaikan berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Kerja bersama pihak terkait.

Anggota panja menyampaikan bahwa tim telah melibatkan ahli bahasa dan legal drafter untuk memastikan tata bahasa dalam naskah.

Perbaikan redaksional mencakup penggunaan frasa, kata, huruf, hingga konsistensi penomoran serta sistematika.

Penelusuran bagian penjelasan juga telah dilakukan guna menyinkronkan seluruh hasil pembahasan tingkat panitia kerja.