Sanksi Mati Koruptor Bakal Dipertegas Melalui RUU Perampasan Aset
Kamis / 05-11-2026, 15:42 WIB
RUU Perampasan Aset dinilai bakal mempertegas sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Kamis / 05-11-2026, 15:42 WIB
RUU Perampasan Aset dinilai bakal mempertegas sanksi hukuman mati bagi pelaku korupsi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Sabtu / 31-10-2026, 09:56 WIB
DPR mendorong pengembalian harta hasil kejahatan kepada korban melalui RUU Perampasan Aset untuk memberikan kepastian hukum dan menutup celah pelaku kejahatan.
Sabtu / 31-10-2026, 05:14 WIB
Panja RUU Perampasan Aset memastikan aturan ini akan menyasar investasi dan arisan bodong untuk memiskinkan pelaku kejahatan.
Kamis / 29-10-2026, 05:35 WIB
Advokat Amin Fahrudin menyebut RUU Perampasan Aset penting untuk memiskinkan koruptor lewat konsep Non-Conviction Based dan peradilan pidana.
Rabu / 28-10-2026, 08:35 WIB
ICW menegaskan pentingnya aturan illicit enrichment dalam RUU Perampasan Aset untuk menyasar harta janggal pejabat publik.
Rabu / 28-10-2026, 07:28 WIB
DPR menyatakan belum ada wacana revisi UU Tipikor karena masih fokus pada RUU Perampasan Aset, meski pemerintah sempat mendorong adanya perubahan.
Rabu / 28-10-2026, 07:07 WIB
Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan perampasan harta pejabat yang tidak masuk LHKPN, sementara DPR menyoroti pengelolaan aset sitaan.
Selasa / 27-10-2026, 17:07 WIB
Pimpinan KPK mengusulkan agar harta pejabat yang tidak dilaporkan atau disembunyikan dalam LHKPN dapat dirampas melalui RUU Perampasan Aset.
Senin / 26-10-2026, 13:42 WIB
Habiburokhman ditunjuk sebagai Ketua Panja RUU Perampasan Aset dengan target pengesahan pertengahan Desember serta daftar 13 jenis tindak pidana yang diatur.
Kamis / 22-10-2026, 02:35 WIB
Pemerintah dan DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung sebelum 15 Desember 2026, disertai penguatan pencegahan korupsi dan digitalisasi sistem peradilan.
Rabu / 07-10-2026, 01:49 WIB
DPR RI menyetujui RUU Perampasan Aset menjadi usul inisiatif dan menargetkan pengesahannya paling lambat pada 15 Desember 2026.
Kamis / 24-09-2026, 19:49 WIB
Dewan Guru Besar FHUI memberikan 13 catatan kritis terkait RUU Perampasan Aset, mulai dari paradigma hukum, pengawasan yudisial, hingga perlindungan hak asasi manusia.