DPR Terima Usulan Judi Online Masuk RUU Perampasan Aset
Rabu / 23-09-2026, 14:08 WIB
Tindak pidana judi online diusulkan untuk masuk ke dalam daftar jenis kejahatan yang bisa disasar melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Rabu / 23-09-2026, 14:08 WIB
Tindak pidana judi online diusulkan untuk masuk ke dalam daftar jenis kejahatan yang bisa disasar melalui Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Sabtu / 12-09-2026, 02:49 WIB
Mahfud MD mendorong agar judi online dimasukkan ke dalam daftar tindak pidana dalam RUU Perampasan Aset karena melibatkan transaksi uang yang sangat besar.
Rabu / 09-09-2026, 17:07 WIB
Kortas Tipidkor Polri menyatakan dukungannya agar DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset guna memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi.
Rabu / 09-09-2026, 04:35 WIB
DPR memastikan RUU Perampasan Aset tidak memberikan ruang bagi aparat untuk menyita harta warga secara sewenang-wenang demi cegah penyalahgunaan kekuasaan.
Selasa / 08-09-2026, 07:14 WIB
Habiburokhman menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam RUU Perampasan Aset untuk mencegah potensi penyalahgunaan hukum di masa depan.
Minggu / 06-09-2026, 07:01 WIB
Mahfud MD mengungkap alasan RUU Perampasan Aset mandek lama di DPR karena faktor politik, lobi partai, hingga istilah Korea-Korea di parlemen.
Sabtu / 05-09-2026, 19:49 WIB
DPR menegaskan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya menyasar korupsi, melainkan juga kejahatan perbankan dan perpajakan demi ekonomi yang bersih.
Jumat / 04-09-2026, 04:56 WIB
Menteri HAM Natalius Pigai mengingatkan DPR agar perumusan RUU Perampasan Aset tidak menyerupai negara komunis dan tidak merampas hak milik rakyat.
Kamis / 03-09-2026, 07:56 WIB
DPR RI menilai penerapan RUU Perampasan Aset di luar negeri tidak hanya menyasar korupsi, tetapi juga kejahatan berat lainnya.
Kamis / 03-09-2026, 05:35 WIB
Mahfud MD mengungkap sikap PDIP terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang berkaitan dengan pembenahan aparat penegak hukum.
Kamis / 03-09-2026, 05:35 WIB
Mahfud MD menegaskan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset harus segera disahkan tanpa harus menunggu sistem penegakan hukum menjadi sempurna.
Senin / 31-08-2026, 20:14 WIB
Feri Amsari mengkritisi wacana janji mundur pimpinan DPR terkait RUU Perampasan Aset dan menyoroti pentingnya partisipasi publik serta penanganan masalah riil masyarakat.