Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman membeberkan penerapan regulasi perampasan aset di beberapa negara sahabat.

Menurutnya, aturan tersebut tidak hanya menyasar kasus korupsi saja.

Berbagai tindak pidana lain yang menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat juga dapat dikenai mekanisme serupa.

Ia mencontohkan Amerika Serikat yang menerapkan rezim civil forfeiture untuk menyita aset terkait kejahatan narkoba dan pencucian uang.

Selain itu ada penyelundupan serta manipulasi sekuritas di pasar modal.

Sementara itu, Inggris memiliki instrumen Proceeds of Crime Act 2002 yang diperkuat aturan Unexplained Wealth Orders.

Instrumen tersebut menyasar perampasan aset tindak pidana berat tanpa harus menunggu vonis pengadilan terlebih dahulu.

Di sisi lain, Australia juga menerapkan mekanisme serupa untuk menjangkau kejahatan terorganisasi dan finansial berskala besar.

Untuk konteks Indonesia, Komisi III DPR menerima banyak masukan agar sektor narkotika hingga terorisme masuk dalam rezim tersebut.

Spektrum kerugian dari kejahatan-kejahatan itu dinilai tidak kalah destruktif bagi negara.

Penerapan aturan ini diharapkan mampu memutus rantai operasional serta aliran dana kejahatan.

Meski demikian, integritas aparat penegak hukum menjadi kunci utama agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan.

DPR berkomitmen merampungkan rancangan undang-undang ini sebagai payung hukum yang komprehensif.

Prinsip crime does not pay atau pelaku kejahatan tidak boleh menikmati hasil kejahatannya harus ditegakkan secara konsisten.

Komisi III DPR RI berkomitmen menghadirkan payung hukum yang progresif dan proporsional demi memulihkan kerugian negara serta melindungi masyarakat luas.