Krisis Flock Memuncak Setelah Ratusan Kota Hentikan Penggunaan ALPR
Tekanan publik terhadap teknologi pengawasan semakin meningkat di berbagai wilayah Amerika Serikat.
Banyak pemerintah kota dan kabupaten mulai menghentikan kontrak mereka dengan perusahaan Flock dalam beberapa waktu terakhir.
Perusahaan teknologi kepolisian ini dikenal luas berkat jaringan pembaca pelat nomor otomatis atau ALPR.
Kini, perusahaan tersebut berubah menjadi salah satu titik fokus utama kemarahan publik terhadap infrastruktur kecerdasan buatan.
Data dari kelompok anti-pengawasan Secure Justice yang berbasis di Oakland, California, menunjukkan tren penurunan yang signifikan.
Sekitar 214 pemerintah kota tercatat telah memilih untuk mengakhiri kontrak mereka dengan Flock sejak tahun 2021.
Analisis dari Secure Justice menemukan bahwa sekitar 90 pemerintahan lokal membatalkan atau tidak memperbarui kontrak sepanjang bulan Agustus saja.
Angka pembatalan tersebut tercatat melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan dengan jumlah pembatalan yang terjadi pada bulan Juli.
Lonjakan penghentian kontrak ini menciptakan tingkat pembatalan rata-rata mencapai tiga kali dalam sehari penuh selama bulan Agustus.
Peningkatan pembatalan ini berdampak langsung pada penurunan utilitas kolektif serta pendapatan finansial perusahaan secara keseluruhan.
Sistem Flock mengandalkan kemampuan aparat penegak hukum untuk mereferensikan data dari kamera ALPR milik berbagai pihak.
Data tersebut tidak hanya berasal dari sesama lembaga penegak hukum, melainkan juga dari entitas komersial dan kontraktor individu.
Ketika kamera Flock di wilayah tetangga tidak aktif, kepolisian cenderung lebih sering membatalkan kontrak mereka sendiri.
Manfaat utama bagi penegak hukum memang bersumber dari jaringan gabungan, bukan sekadar dari perangkat ALPR di satu yurisdiksi.
Pihak Flock menyampaikan kepada TechSpot bahwa kontrak baru mereka masih jauh melampaui jumlah kontrak yang dibatalkan.
Rasio perbandingan kontrak baru dan pembatalan diklaim masih berada pada angka sepuluh berbanding satu oleh pihak perusahaan.
Namun, para aktivis privasi justru lebih memusatkan perhatian pada dampak kumulatif dari pembatalan yang terus meningkat.
Direktur Eksekutif Secure Justice, Brian Hofer, mengungkapkan bahwa jumlah pembatalan pada tahun ini sudah mencapai angka yang signifikan.
Sebanyak 165 pembatalan kontrak tercatat hanya terjadi dalam kurun waktu delapan bulan pertama pada tahun ini.
Kecepatan pembatalan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian finansial yang serius jika tren ini terus berlanjut.
Update Terbaru
Dampak Kebijakan 70 Persen Manfaat Tambang Terhadap Saham Emiten
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Cetak Bukti Bayar Pajak STNK Online Pakai HVS A4 di Rumah
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Saham DGWG Segera Tebar Dividen Interim Setara 71,7 Persen Laba
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Tantangan Berat Bank Indonesia Menentukan Arah Suku Bunga Acuan
Rabu / 18-11-2026, 10:14 WIB
Rekomendasi HP Samsung Tiga Kamera Belakang, Mulai Rp2 Jutaan
Rabu / 18-11-2026, 10:11 WIB
Fasilitas LNG Woodfibre di Kanada Terima Suntikan Dana US$ 140 Juta
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Kesenjangan ruang kelas ungkap PR besar mutu pendidikan
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Pelemahan Harga Emas Antam Hari Ini Beserta Daftar Ukurannya
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Rencana Pertemuan Puncak Putin, Xi, dan Trump di Sela KTT APEC
Rabu / 18-11-2026, 10:07 WIB
Harga dan Spesifikasi Infinix Smart 20 vs Smart 20e, Pilih RAM 6GB atau Baterai Lebih Besar?
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
Anne Hathaway Dikaruniai Anak Ketiga Bersama Adam Shulman
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
HYBE Jalin Kerja Sama Strategis dengan Creative Artists Agency untuk Perluas Jangkauan Global
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
ENHYPEN Rilis Single Baru I Want You Bawa Sisi Romantis Berbeda
Rabu / 18-11-2026, 09:56 WIB
P1Harmony Raih Posisi 4 di Billboard 200 Lewat Album BLOW UP
Rabu / 18-11-2026, 09:49 WIB






