Tekanan publik terhadap teknologi pengawasan semakin meningkat di berbagai wilayah Amerika Serikat.

Banyak pemerintah kota dan kabupaten mulai menghentikan kontrak mereka dengan perusahaan Flock dalam beberapa waktu terakhir.

Perusahaan teknologi kepolisian ini dikenal luas berkat jaringan pembaca pelat nomor otomatis atau ALPR.

Kini, perusahaan tersebut berubah menjadi salah satu titik fokus utama kemarahan publik terhadap infrastruktur kecerdasan buatan.

Data dari kelompok anti-pengawasan Secure Justice yang berbasis di Oakland, California, menunjukkan tren penurunan yang signifikan.

Sekitar 214 pemerintah kota tercatat telah memilih untuk mengakhiri kontrak mereka dengan Flock sejak tahun 2021.

Analisis dari Secure Justice menemukan bahwa sekitar 90 pemerintahan lokal membatalkan atau tidak memperbarui kontrak sepanjang bulan Agustus saja.

Angka pembatalan tersebut tercatat melonjak hingga empat kali lipat dibandingkan dengan jumlah pembatalan yang terjadi pada bulan Juli.

Lonjakan penghentian kontrak ini menciptakan tingkat pembatalan rata-rata mencapai tiga kali dalam sehari penuh selama bulan Agustus.

Peningkatan pembatalan ini berdampak langsung pada penurunan utilitas kolektif serta pendapatan finansial perusahaan secara keseluruhan.

Sistem Flock mengandalkan kemampuan aparat penegak hukum untuk mereferensikan data dari kamera ALPR milik berbagai pihak.

Data tersebut tidak hanya berasal dari sesama lembaga penegak hukum, melainkan juga dari entitas komersial dan kontraktor individu.

Ketika kamera Flock di wilayah tetangga tidak aktif, kepolisian cenderung lebih sering membatalkan kontrak mereka sendiri.

Manfaat utama bagi penegak hukum memang bersumber dari jaringan gabungan, bukan sekadar dari perangkat ALPR di satu yurisdiksi.

Pihak Flock menyampaikan kepada TechSpot bahwa kontrak baru mereka masih jauh melampaui jumlah kontrak yang dibatalkan.

Rasio perbandingan kontrak baru dan pembatalan diklaim masih berada pada angka sepuluh berbanding satu oleh pihak perusahaan.

Namun, para aktivis privasi justru lebih memusatkan perhatian pada dampak kumulatif dari pembatalan yang terus meningkat.

Direktur Eksekutif Secure Justice, Brian Hofer, mengungkapkan bahwa jumlah pembatalan pada tahun ini sudah mencapai angka yang signifikan.

Sebanyak 165 pembatalan kontrak tercatat hanya terjadi dalam kurun waktu delapan bulan pertama pada tahun ini.

Kecepatan pembatalan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian finansial yang serius jika tren ini terus berlanjut.