DPR memastikan RUU Perampasan Aset tidak akan memberikan keleluasaan kepada aparat untuk melakukan penyitaan harta masyarakat secara sembarangan.

Anggota Komisi III DPR, Soedeson Tandra menyatakan regulasi tersebut dirancang agar tidak ada celah bagi aparat penegak hukum melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Pihaknya menegaskan bahwa draf aturan tersebut tidak boleh disamakan dengan sistem di negara lain seperti Amerika Serikat.

Komisi III DPR berupaya merumuskan aturan ketat untuk mencegah adanya tindakan aparat penegak hukum yang bertindak di luar batas kewenangan.

Dalam perumusan tersebut, DPR mendorong keharusan aparat melibatkan lembaga peradilan sebelum melakukan proses penyitaan maupun perampasan aset.

Mekanisme pengujian lewat lembaga peradilan diyakini mampu membuat proses penegakan hukum berjalan secara lebih transparan bagi publik.

Transparansi ini diharapkan dapat menghindarkan masyarakat luas dari tindakan sewenang-wenang aparat di lapangan.

Sebagai langkah konkret, Soedeson memberikan contoh batasan penerapan aturan tersebut yang menyasar sektor perpajakan nasional.

Beleid itu dipastikan tidak dirancang untuk merugikan rakyat atau wajib pajak yang sekadar melakukan kesalahan yang bersifat administratif.

Warga yang hanya salah mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT cukup diarahkan untuk membayar kekurangan pajaknya saja.

Sebaliknya, sanksi perampasan aset akan diberlakukan secara tegas kepada pihak maupun korporasi yang terbukti melakukan kejahatan finansial terorganisir.

Fokus penindakan di bidang pajak diarahkan pada praktik transfer pricing, penghindaran pajak, hingga pembukuan ganda yang merugikan negara.

Berbagai bentuk pelanggaran finansial tersebut dinilai sudah masuk dalam kategori tindak pidana murni.