Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menyampaikan peringatan penting kepada DPR mengenai draf Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Ia menegaskan bahwa aturan tersebut tidak boleh disalahgunakan untuk merampas hak milik rakyat yang belum tentu berstatus sebagai tersangka.

Sebagai negara hukum yang berlandaskan rechtsstaat, Indonesia memiliki mekanisme perampasan hak milik yang wajib berdasarkan undang-undang serta putusan pengadilan.

Menurutnya, kewenangan mutlak untuk merampas hak milik rakyat secara sepihak hanya ditemukan di negara komunis serta negara kekuasaan atau machtstaat.

Oleh karena itu, Pigai meminta pihak legislatif agar memperhitungkan dampak regulasi tersebut secara cermat demi melindungi warga negara yang tidak berdosa.

Sasaran utama dari beleid ini seharusnya difokuskan kepada para koruptor, mafia, serta pelaku kejahatan spesifik seperti narkotika dan terorisme.

Cakupan Ruang Lingkup dan Target RUU Perampasan Aset

Sementara itu, DPR saat ini tengah menggodog draf aturan tersebut dengan target pengesahan rampung pada pertengahan Desember 2026.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa ruang lingkup perampasan aset di berbagai negara juga mencakup tindak pidana lain.

Pihaknya mencontohkan mekanisme serupa di Amerika Serikat dan Inggris yang menyasar hasil kejahatan serius tanpa harus menunggu vonis pidana.

Komisi III sebelumnya telah merinci sebanyak 13 jenis tindak pidana yang masuk dalam daftar pengaturan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.