Indonesia Re menempatkan penguatan transparansi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Perusahaan reasuransi milik negara itu berencana membenahi struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus meningkatkan mutu pelayanan informasi publik.

Komitmen tersebut dibahas dalam Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Re Group 2026 di Jakarta.

Kegiatan itu digelar PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau Indonesia Re bersama Komisi Informasi Pusat.

Forum tersebut melibatkan jajaran direksi dan tim PPID Indonesia Re Group.

Pembahasannya berfokus pada peningkatan pemahaman serta penerapan prinsip keterbukaan informasi dalam aktivitas perusahaan.

Perjalanan skor keterbukaan informasi

Penilaian keterbukaan informasi Indonesia Re menunjukkan peningkatan signifikan selama tiga tahun.

Pada 2023, Indonesia Re memperoleh predikat Tidak Informatif dengan skor 31,6.

Setahun berikutnya, perusahaan mencapai kategori Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik untuk kelompok BUMN dengan nilai 97,25.

Capaian itu kembali dipertahankan pada 2025 dengan skor evaluasi meningkat menjadi 98,29.

Direktur Utama Indonesia Re, Robbi Yanuar Walid, menegaskan keberhasilan dalam penilaian tidak boleh menjadi satu-satunya tujuan.

Menurut Robbi, transparansi harus diterapkan secara berkesinambungan dan menjadi bagian dari mekanisme kerja perusahaan.

Ia juga mengingatkan bahwa mempertahankan capaian tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh unsur organisasi.

"Mempertahankan predikat Informatif tentu menjadi tantangan tersendiri bagi perusahaan.

Karenanya, kegiatan seperti ini penting untuk terus dilakukan, tidak hanya untuk meningkatkan pemahaman, tetapi juga memelihara kesadaran seluruh lingkungan perusahaan," ujar Robbi.

Robbi menilai konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh unit kerja di lingkungan Indonesia Re Group.