Aliansi Masyarakat Pati Bersatu kembali menyuarakan tuntutan tegas terkait Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Kelompok tersebut mendesak agar draf rancangan undang-undang itu segera dibuka dan disebarluaskan kepada masyarakat.

Langkah ini dinilai krusial agar publik dapat membaca, meneliti, mengoreksi, serta memberikan masukan yang konstruktif.

Koordinator AMPB, Teguh Istiyanto, menegaskan bahwa pengawalan terhadap regulasi ini tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat awam.

Ia secara khusus menyerukan agar kaum intelektual turut mengambil peran aktif dalam proses pengawalan substansi.

Teguh meminta para tokoh, akademisi, cendekiawan, ilmuwan, dan ahli hukum untuk keluar mengawal isi dari rancangan tersebut.

Menurutnya, pengawasan dari kaum intelektual tidak cukup hanya sebatas wacana melalui ruang seminar atau diskusi kampus.

Masukan serta koreksi kritis tersebut diminta agar disalurkan secara langsung kepada DPR RI demi hasil yang maksimal.

Tuntutan transparansi ini merupakan kelanjutan dari aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar di depan Gedung DPR/MPR RI.

Massa sebelumnya menuntut pengesahan segera regulasi tersebut sekaligus penerapan hukuman mati bagi koruptor.

Pimpinan DPR RI sebelumnya telah berkomitmen dan menargetkan bahwa aturan tersebut akan disahkan pada 15 Desember 2026.

AMPB memberi peringatan lanjutan bahwa percepatan pengesahan harus diiringi dengan keterbukaan draf secara transparan.

Hal itu bertujuan untuk memastikan substansi aturan matang, bebas pasal selundupan, dan efektif memberantas korupsi.