DPR RI bersama pemerintah menyepakati pembatasan jenis tindak pidana di luar korupsi dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Ruang lingkup sasaran perampasan aset kini dipersempit menjadi enam jenis tindak pidana dari sebelumnya 13 kriteria.

Alasan Pembatasan dan Pertimbangan Hukum

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan pembatasan tersebut diperlukan agar aturan tidak terlalu luas.

Langkah ini diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum terhadap masyarakat sipil.

Penyusunan ruang lingkup turut mempertimbangkan konvensi antikorupsi PBB serta karakteristik kejahatan yang berdampak luas.

Komisi III juga menerima aspirasi dari para korban investasi bodong agar aset sitaan dapat dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.

Enam Jenis Tindak Pidana yang Disepakati

Enam tindak pidana di luar korupsi tersebut meliputi narkotika, psikotropika, terorisme, dan pendanaan terorisme.

Kategori lainnya mencakup penyelundupan manusia, perdagangan orang, serta penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya.

Aturan ini juga menyasar penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi serta berdampak pada ekonomi luas.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan ketentuan tersebut mencakup berbagai modus kejahatan ekonomi.

Pembatasan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi masyarakat.