Dewan Perwakilan Rakyat resmi membatalkan agenda rapat paripurna yang dijadwalkan membahas penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden.

Rapat tersebut awalnya diagendakan berlangsung pukul 14.00 WIB pada hari Kamis.

Namun, keputusan pembatalan diambil sekitar pukul 11.00 WIB berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah.

Pembatalan agenda penting tersebut terjadi bersamaan dengan langkah Gibran mendatangi Kompleks Parlemen di Senayan.

Gibran tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB untuk menyerahkan dokumen pengunduran dirinya.

Surat tersebut diserahkan langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat di ruang kerja Ahmad Muzani.

Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan bahwa Gibran meminta lembaga tersebut segera memproses dokumen pengunduran dirinya.

Sebelum keputusan mundur diambil, tercatat sudah ada 120 anggota parlemen dari delapan fraksi yang meneken dokumen usulan Hak Menyatakan Pendapat.

Sejumlah fraksi sebelumnya menilai bahwa Gibran dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden.

Jumlah dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di parlemen dengan rincian dari PDI Perjuangan hingga Partai Demokrat.

Dalam pandangan para pengusul sebelumnya, posisi Gibran dipersoalkan menyusul putusan dari Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang menyoroti keabsahan dokumen ijazahnya.

Dengan adanya penyerahan surat pengunduran diri tersebut, rencana kelanjutan proses pemakzulan di DPR akhirnya resmi ditiadakan.