Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan tanggapan tegas terkait tudingan bahwa kamera pengawas atau CCTV milik Pemprov DKI sengaja dimatikan.

Tudingan tersebut muncul menyusul kericuhan yang terjadi pada aksi demonstrasi yang berlangsung pada Kamis (27/8/2026).

Pramono memastikan bahwa kondisi di lapangan selama aksi unjuk rasa tetap terpantau dengan baik melalui sistem pemantauan milik pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memegang data komprehensif mengenai situasi yang terjadi selama demonstrasi tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Pramono saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin (31/8/2026).

Ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai kerusakan kamera pengawas di kawasan Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Kerusakan pada sejumlah titik CCTV tersebut terjadi setelah kericuhan meledak usai demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI.

Pramono tidak menampik bahwa terdapat sejumlah perangkat kamera pengawas yang mengalami kerusakan fisik di beberapa lokasi.

Namun, ia menegaskan bahwa jumlah titik yang rusak tersebut relatif terbatas dan tidak sampai melumpuhkan fungsi sistem CCTV secara keseluruhan.

Saat ini, jajaran Pemprov DKI masih menjalankan proses pendataan serta pendalaman terkait kerusakan berbagai fasilitas publik.

Selain kamera pengawas, pemeriksaan menyeluruh juga menyasar fasilitas halte serta sarana umum lainnya di beberapa lokasi terdampak.

Kawasan Pejompongan menjadi salah satu titik fokus yang didalami karena ditemukan CCTV dengan kondisi rusak dan kabel terputus.

Aparat kepolisian yang berada di lokasi kejadian sebelumnya sempat melaporkan adanya tindakan perusakan pada perangkat tersebut.

Kendati ada kerusakan pada beberapa fasilitas, Pramono menilai sebagian besar sarana publik di Jakarta tetap berfungsi normal.

Ia menyimpulkan bahwa pelayanan serta fungsi fasilitas umum di ibu kota tetap berjalan meski di tengah gelombang unjuk rasa.