Aktivis perempuan mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk segera membuka dokumen remisi Moch Subchi Azal Tsani alias Bechi ke publik.

Langkah ini dinilai krusial guna memastikan adanya transparansi serta keadilan bagi korban kekerasan seksual yang dilakukan mantan terpidana tersebut.

Pendamping korban Poppy R. Dihardjo menilai bahwa Surat Keputusan Menteri yang telah dipublikasikan belum mampu menjelaskan proses remisi secara utuh.

Ia menduga terdapat potensi maladministrasi di balik pemberian hak pembebasan bersyarat bagi Bechi yang sebelumnya divonis dalam kasus asusila.

Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat dan para saksi korban disebut memiliki hak penuh untuk mengakses dokumen pembebasan tersebut.

Poppy juga menyoroti aturan dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur syarat pengetatan remisi bagi narapidana pelaku kejahatan luar biasa.

Pembebasan bersyarat Bechi sendiri didasarkan pada SK Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Nomor PAS-1429. PK.

05.03 Tahun 2025.

Surat keputusan tersebut diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2025 dan Bechi langsung dinyatakan bebas bersyarat dari Lapas Kelas I Malang.

Meskipun sudah menghirup udara bebas, yang bersangkutan tetap diwajibkan menjalani kewajiban lapor rutin satu bulan sekali.

Kepala Bapas Kelas I Malang Fathorrosi menyatakan bahwa pengawasan dan bimbingan wajib lapor ini sudah dijalankan Bechi sejak pertengahan 2025.