Dengan demikian, penerapan transparansi tidak hanya bergantung pada tim yang secara khusus menangani pelayanan informasi.

Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, menilai ketersediaan informasi saja belum cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Badan publik juga harus memperhatikan mutu informasi yang disampaikan serta membuka ruang keterlibatan masyarakat.

Atas dasar itu, evaluasi keterbukaan informasi seharusnya diarahkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan sekadar proses administratif.

Handoko memberikan apresiasi terhadap perkembangan hasil evaluasi Indonesia Re.

"Capaian ini menunjukkan adanya komitmen perusahaan untuk menjalankan keterbukaan informasi dan menyediakan akses informasi kepada masyarakat," kata Handoko.

Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi Pusat, Dery Hendryan, menempatkan transparansi sebagai unsur penting dalam membangun kepercayaan terhadap institusi.

Ia menjelaskan kebijakan keterbukaan informasi perlu memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, bukan hanya kebutuhan operasional internal perusahaan.

Prinsip itu tetap berlaku meskipun kegiatan usaha suatu perusahaan tidak berhubungan langsung dengan konsumen perorangan.

"Hal ini menjadi penting bagi Indonesia Re yang secara bisnis beroperasi dalam skema business-to-business (B2B), tetapi tetap memiliki tanggung jawab keterbukaan sebagai badan publik," ucap Dery.

Kewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Ketentuan tersebut memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan kebijakan publik.

Ruang lingkup hak itu mencakup rencana penyusunan kebijakan, program kebijakan publik, mekanisme pengambilan keputusan, hingga alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut.

Bagi badan publik, ketentuan itu menjadi bagian dari kewajiban kelembagaan dalam menyediakan akses informasi.

Pelaksanaannya membutuhkan sistem pengelolaan yang terarah serta mekanisme pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.

Dalam hal ini, keberadaan PPID memiliki peran penting untuk mendukung penyelenggaraan layanan informasi.

Penguatan struktur dan fungsi pengelola informasi diperlukan agar tanggung jawab transparansi dapat dijalankan secara konsisten.

Indonesia Re berencana memperluas penguatan tata kelola keterbukaan informasi ke seluruh bagian organisasi.

Rencana tersebut mencakup pembenahan struktur PPID dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Melalui langkah itu, perusahaan menargetkan konsistensi transparansi sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam menjalankan kewajibannya sebagai badan publik.

Sebagai perusahaan reasuransi milik negara, Indonesia Re merupakan bagian dari PT Danantara Asset Management (Danantara Indonesia).