Anggota Komisi XI DPR Harris Turino menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset harus mencakup seluruh tindak pidana.

Aturan tersebut dinilai tidak boleh hanya menyasar kasus korupsi saja tanpa menyentuh sektor kejahatan ekonomi lainnya.

Ia menyebutkan bahwa kejahatan di sektor perpajakan serta perbankan wajib dikenai mekanisme penyitaan aset yang tegas.

Menurutnya, pelanggaran dalam bidang perpajakan dan perbankan memiliki dampak yang sangat merugikan perekonomian negara.

Daftar Tindak Pidana yang Masuk RUU Perampasan Aset

Selain korupsi, draf regulasi ini mencakup 13 jenis tindak pidana yang asetnya dapat disita oleh negara.

Jenis kejahatan tersebut meliputi narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, hingga pelanggaran di bidang kehutanan.

Ruang lingkup aturan juga mencakup lingkungan hidup, perasuransian, pertambangan, kelautan, perikanan, serta perdagangan orang.

Komisi III DPR RI menyusun daftar ini setelah melakukan pendalaman dan riset perbandingan hukum dari sejumlah negara.

DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan regulasi ini agar target pengesahan dapat tercapai dengan baik.

Harris Turino menyampaikan pandangan tersebut dalam keterangannya yang dirilis di Jakarta pada Sabtu, 05 Sep 2026 18:27 WIB.

Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pengecualian dalam penerapan mekanisme perampasan aset bagi pihak-pihak yang menggelapkan pajak maupun melakukan kejahatan perbankan.

Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa kejahatan perbankan memiliki karakteristik yang sangat sadis dan bahkan dinilai lebih parah daripada kasus korupsi biasa.

Oleh karena itu, langkah pembersihan ekonomi secara menyeluruh harus dikawal bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat.

Komisi III DPR RI sebelumnya menjelaskan bahwa penentuan 13 tindak pidana ini juga mempertimbangkan masukan dari para ahli terkait pembatasan kejahatan bermotif ekonomi.

Proses perumusan aturan tersebut turut membandingkan regulasi serupa yang diterapkan di negara-negara seperti Selandia Baru, Singapura, dan Swiss.

Pihak parlemen kini masih menantikan daftar inventarisasi masalah atau DIM dari pemerintah untuk melanjutkan proses legislasi.

DPR telah berkomitmen menuntaskan pembahasan regulasi tersebut secara serius guna menciptakan tata kelola hukum yang lebih transparan di tanah air.