Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melayangkan kecaman keras terhadap putusan banding pengadilan tinggi militer.

Putusan tersebut meringankan pidana penjara sekaligus menganulir sanksi pemecatan bagi para terdakwa kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.

Andrie Yunus merupakan Wakil Koordinator Eksternal Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS.

Dalam pernyataan sikap pada Sabtu 5 September 2026, koalisi menilai langkah hukum itu menunjukkan kegagalan peradilan militer.

Peradilan militer dianggap gagal memastikan pertanggungjawaban setimpal ketika aparat melakukan kejahatan serius kepada warga sipil.

Koalisi menyatakan bahwa pengurangan pidana dan penghapusan pemecatan tanpa pertimbangan terbuka memberikan pesan yang berbahaya bagi publik.

Situasi tersebut membuat status prajurit seolah menjadi pelindung dari konsekuensi hukum serta kedinasan yang tegas.

Desakan Pemeriksaan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial

Koalisi mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk segera memeriksa proses serta mutu pertimbangan putusan banding secara transparan.

Pemeriksaan itu harus berfokus pada dasar hukum pengurangan pidana dan pembatalan pemecatan terhadap para terdakwa.

Selain itu, pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat didorong untuk segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Yurisdiksi peradilan militer dinilai harus dibatasi hanya pada tindak pidana militer.

Setiap tindak pidana umum oleh anggota TNI, terutama yang korbannya warga sipil, wajib diperiksa melalui peradilan umum.

Rincian Vonis Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebelumnya mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh para terdakwa.