Surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka resmi dicabut setelah Mahkamah Agung menyatakan dokumen itu batal dan memerintahkan pencabutannya.

Mahkamah Agung merilis salinan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada Selasa (10/11/2026), setelah mengabulkan gugatan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal. Dalam amar putusannya, MA menyatakan batal Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019, serta mewajibkan pihak tergugat, yakni kementerian, mencabut surat tersebut.

Enam pertimbangan hukum menjadi dasar MA mengabulkan permohonan kasasi itu. Salah satu poin pentingnya: MA menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan sekolah menengah atas atau pendidikan sederajat.

Kemendikdasmen Menindaklanjuti Putusan MA

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian menindaklanjuti putusan tersebut. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 206 Tahun 2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026, suket penyetaraan itu resmi dicabut.

Pencabutan tersebut disampaikan kuasa hukum Kemendikdasmen selaku pihak tergugat dalam persidangan di PTUN Jakarta, Jakarta Timur, pada Kamis (12/11/2026). Kemendikdasmen menegaskan pencabutan suket merupakan tindak lanjut atas putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap, dan meminta penghentian pemeriksaan gugatan terkait karena objek sengketanya sudah tidak ada lagi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa keputusan pencabutan menghapus dasar hukum pemberlakuan surat penyetaraan yang diterbitkan pada 2019. Ia menegaskan putusan MA telah bersifat final.