Apa Dampaknya?

Dengan dicabutnya suket tersebut, penyetaraan pendidikan Gibran dinyatakan batal dan surat keterangan itu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yusril menegaskan tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan untuk mempertahankan keberlakuan suket melalui perkara yang sudah diputus itu.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 5 Oktober 2026 juga menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan tersebut.

Meski begitu, penting untuk dipahami bahwa perkara ini menyangkut keputusan administrasi pemerintah mengenai surat penyetaraan pendidikan, bukan penetapan langsung mengenai kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Perkembangan hukum selanjutnya masih akan dinantikan publik.