Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari posisi wakil presiden mendadak menjadi sorotan publik.

Isu ini mengemuka di tengah polemik keabsahan dokumen pendidikan yang diputus oleh Mahkamah Agung.

Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa kabar pengunduran diri tersebut memang ada.

Gibran dijadwalkan menyerahkan surat pengunduran diri resmi kepada Ketua MPR RI pada 12 November 2026 pukul 10.00 WIB.

Meskipun demikian, proses ketatanegaraan terkait langkah tersebut masih harus berjalan sesuai mekanisme.

Kronologi dan Pemicu Pengunduran Diri

Permasalahan ini bermula dari dokumen pendidikan Gibran yang dipakai saat pencalonan Pilpres 2024.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 yang mengabulkan gugatan terkait surat penyetaraan ijazah.

Putusan tersebut menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan itu tidak sah dan batal demi hukum.

Dinamika politik semakin memanas setelah sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aturan konstitusi.

Yusril menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus disampaikan secara tertulis kepada pihak MPR.

Selama proses pemberhentian belum tuntas secara konstitusional, Gibran masih berstatus sebagai Wakil Presiden RI.