Rapat paripurna DPR hari ini, Kamis, 12 November 2026, dijadwalkan membacakan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Usulan itu ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi.

Sehari sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa. Berdasarkan penyampaian perwakilan masing-masing pengusul, total anggota yang menandatangani usulan HMP mencapai 120 orang dari seluruh fraksi yang ada di parlemen.

Komposisi pengusulnya menarik perhatian. PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem 19 orang, PKB dan Demokrat masing-masing 18 orang, PDIP 14 orang, serta Golkar dan Gerindra masing-masing 11 orang. Fraksi PAN hanya diwakili satu orang, yakni Sarifuddin Sudding.

Keikutsertaan 11 anggota Fraksi Gerindra — partai yang mengusung pemerintahan — menjadi sorotan tersendiri, begitu pula dukungan 11 anggota Golkar dan 18 anggota Demokrat. Artinya, usulan HMP ini tidak hanya datang dari fraksi oposisi, melainkan melintasi hampir seluruh kekuatan politik di Senayan.

Bambang Pacul: bola belum sampai MPR

Di tengah memanasnya isu ini, Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan lembaganya belum menerima dokumen apa pun. "MPR itu sudah dibilang itu di paling ujung. MPR tuh kamar terakhir setelah proses step-by-step-nya selesai. Itu kamar terakhir di ujung," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu, 11 November 2026.

"Usulannya belum sampai ke sana. MPR merupakan ruang terakhir. Di DPR, hak menyatakan pendapat berada pada tahap sebelumnya. Jadi, tidak perlu berkomentar. Kita tunggu saja sampai usulan itu tiba," ujarnya. Terkait keputusan Fraksi PDIP menempuh HMP, Bambang menegaskan langkah itu merupakan keputusan resmi organisasi setelah pleno fraksi, bukan sikap pribadi anggota dewan. "Itu keputusan organisasi, solid. Selesai. Iya toh? Jadi apa lagi? Itu jalan konstitusi yang ditempuh. Clear," tegasnya.