Jalur panjang menuju MPR

HMP diajukan dengan dasar Pasal 79 ayat 3 huruf c UU MD3, yang memberi DPR hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat jabatan. Mekanisme pemakzulan sendiri merujuk pada Pasal 7 dan Pasal 7B UUD 1945, dengan MPR sebagai penentu akhir setelah seluruh tahapan di DPR — dan bila berlanjut, pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi — selesai.

Akar persoalannya adalah polemik dokumen pendidikan Gibran. MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negeri Gibran yang setara SMA, lalu MA lewat putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.

Yang ditunggu publik hari ini adalah pembacaan usulan HMP dalam rapat paripurna DPR. Setelah dibacakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti usulan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku di DPR.