Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sepekan kepada partai koalisi guna mendiskusikan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo diwajibkan menyerahkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat paling lambat pada 25 November mendatang.

Aturan Konstitusi dan Perdebatan Penjelasan UU

Ketentuan tersebut mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengatur pemilihan wakil presiden dari dua usulan presiden.

Sementara itu, Pasal 4 huruf e Undang-undang MD3 beserta penjelasannya menyebutkan bahwa calon harus berasal dari partai pengusung dalam pilpres.

Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan cawapres nantinya harus berasal dari partai pengusung atau pendukung.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Dosen Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran, Yoppy Adhi Hernawan.

Yoppy menilai penjelasan Pasal 4 huruf e UU MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena mempersempit ruang pilihan presiden.

Menurutnya, penjelasan undang-undang tidak boleh memperluas atau mempersempit norma hukum yang termuat dalam batang tubuh.

Oleh sebab itu, presiden dinilai tidak terbatas hanya mengusulkan nama dari partai koalisi awal saja.