Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mencabut surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Langkah pencabutan tersebut termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 206 Tahun 2026.

Keputusan ini sekaligus mencabut dokumen terdahulu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bernomor 9149/D. D1/KS/2019 pada tanggal 6 Agustus 2019.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan konfirmasi terkait pencabutan surat keterangan tersebut lewat pesan singkat.

Melalui diktum kedua keputusan itu, pihak kementerian menyatakan telah menarik surat keterangan penyetaraan tersebut dari pihak yang dituju maupun pihak lainnya.

Dokumen tersebut kini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan asas erga omnes.

Sebelum langkah kementerian ini diambil, Mahkamah Agung telah memublikasikan salinan putusan kasasi yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut.

Putusan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan M Subhan untuk seluruhnya serta mewajibkan tergugat mencabut surat keterangan itu.