Berdasarkan nomor perkara 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026, Sersan Dua Edi Sudarko dihukum dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 tahun.

Kapten Nandala Dwi Prasetyo mendapatkan vonis pidana penjara selama 2 tahun.

Sementara itu, Letnan Satu Sami Lakka divonis dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan.

Putusan tingkat banding ini mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 70-K/PM II-08/AL/IV/2026 yang diketok pada 10 Juni 2026.

Pada tingkat pertama, terdakwa pertama dipidana 3 tahun penjara dan terdakwa kedua divonis 2 tahun dan 6 bulan penjara.

Majelis hakim tingkat pertama kala itu juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada kedua terdakwa tersebut.

Tanggapan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia

Pihak Tentara Nasional Indonesia telah merespons putusan banding para anggota Detasemen Markas Badan Intelijen Strategis TNI.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Muhammad Nas, menegaskan institusinya tidak ikut campur dalam putusan pengadilan.

Markas Besar TNI menyatakan sikap menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara hukum.

Nas menyebutkan bahwa putusan pengadilan tinggi militer merupakan ranah peradilan militer yang berada di bawah Mahkamah Agung.