Langkah penegasan aturan kembali diambil oleh PT Pertamina Patra Niaga terhadap pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Sumatera Barat.

Tindakan disiplin tersebut dijatuhkan setelah perusahaan menemukan berbagai bentuk ketidaksesuaian operasional dalam penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat.

Sejumlah pelanggaran yang terdeteksi di lapangan meliputi kesalahan prosedur pengisian kepada kendaraan bermotor oleh petugas.

Selain itu, pengawas menemukan pemanfaatan kode QR yang tidak sesuai dengan spesifikasi kendaraan serta transaksi berulang menggunakan kode yang sama.

Menanggapi temuan tersebut, manajemen melalui Regional Sumbagut langsung menjatuhkan sanksi dan memberikan pembinaan kepada pengelola SPBU terkait.

Kebijakan penindakan ini merupakan komitmen berkelanjutan guna memastikan seluruh lembaga penyalur mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Perusahaan berupaya melindungi hak masyarakat yang memang berhak memperoleh pasokan energi bersubsidi agar tidak dirugikan oleh praktik curang.

Pengawasan ketat dan berkala terus digencarkan di lapangan untuk menjamin distribusi energi bersubsidi tepat sasaran sepanjang tahun ini.

Catatan perusahaan menunjukkan sebanyak 31 SPBU di wilayah Sumatera Barat telah mendapatkan sanksi administratif hingga pembinaan.

Jumlah tersebut terakumulasi dari hasil pengawasan ketat yang dilakukan oleh pihak berwenang sejak bulan Januari hingga Agustus 2026.

Sebagai bagian dari langkah perbaikan tata kelola jangka panjang, manajemen juga memperkuat sistem kerja sama operasional dengan pihak terkait.

Tercatat ada beberapa unit SPBU yang dialihkan pengelolaannya melalui skema kerja sama operasional bersama Pertamina Retail.

Langkah evaluasi ini ditempuh agar standar pelayanan publik dan tingkat kepatuhan operasional di setiap SPBU semakin meningkat.

Dalam menjalankan pengawasan di lapangan, perusahaan turut menggandeng jajaran Kepolisian Daerah serta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat luas juga diimbau untuk berperan aktif melaporkan segala bentuk indikasi penyalahgunaan distribusi energi bersubsidi.