Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah hukum lanjutan dengan mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah milik Gibran Rakabuming Raka.

Kebijakan tersebut merujuk langsung pada putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung secara resmi.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat mengonfirmasi bahwa dokumen pencabutan itu sudah diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan dalam agenda persidangan yang berlangsung pada Kamis, 12 November 2026.

Akibat pencabutan objek sengketa ini, pihak pengadilan kemudian memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat resmi dinyatakan gugur.

Atip menyatakan bahwa putusan pengadilan ini sekaligus menutup seluruh jalur penyelesaian hukum terkait keabsahan dokumen tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti juga telah mengesahkan penerbitan surat keputusan pencabutan.

Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026.

Dokumen administratif itu ditandatangani oleh Dirjen Dikmen Diksus Tatang Muttaqin pada tanggal 11 November 2026.

Melalui aturan baru ini, pemerintah membatalkan keputusan terdahulu bernomor 9149/D. D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan tambahan.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Agung yang bersifat final membuat surat keterangan penyetaraan itu kehilangan kekuatan hukum mengikat.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan merupakan kewajiban mutlak bagi setiap pejabat pemerintahan yang bersangkutan.

Ketentuan itu merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Yusril menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang bagi pihak tergugat untuk mengajukan upaya peninjauan kembali dalam perkara tata usaha negara ini.