Rencana pemerintah untuk menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak demi memperkuat daya beli masyarakat kini masih belum memperoleh kepastian.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa ambang batas PTKP di Indonesia tergolong relatif tinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara anggota OECD serta G20.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Media Gathering DJP yang berlangsung di Bogor, Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal 12 November 2026.

Situasi ini membuat rencana penyesuaian ambang penghasilan bebas pajak yang sempat diutarakan oleh pihak pemerintah masih belum memiliki kejelasan resmi.

Kementerian Keuangan belum menetapkan besaran nominal kenaikan maupun kepastian waktu pelaksanaan penerapan kebijakan tersebut hingga saat ini.

Bimo meminta agar setiap pembahasan mengenai besaran PTKP dilakukan berdasarkan kajian akademis serta dukungan data yang kuat.

Ia turut mendorong para peneliti, akademisi, serta profesor untuk memberikan penilaian objektif berbasis bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Perbandingan dengan negara-negara anggota OECD dan G20 dijadikan salah satu pertimbangan penting dalam menilai besaran PTKP di dalam negeri.

Sebelumnya, rencana peningkatan PTKP sempat disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada akhir bulan September 2026.

Pemerintah pada waktu itu mempertimbangkan kebijakan tersebut sebagai bagian dari stimulus ekonomi kuartal IV-2026 untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

Skema yang dirancang mencakup pengurangan beban pajak bagi karyawan dengan penghasilan di bawah Rp10 juta pada tahun 2027 mendatang.

Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya juga telah menyiapkan berbagai skenario penyesuaian yang kemudian disampaikan kepada pihak terkait.