Aturan Turunan UU PPRT Didorong Segera Rampung oleh Koalisi Sipil
Jumat / 30-10-2026, 05:42 WIB
Koalisi Sipil mendorong pemerintah segera merampungkan aturan turunan UU PPRT untuk memastikan perlindungan pekerja serta kepastian bagi pemberi kerja.
Jumat / 30-10-2026, 05:42 WIB
Koalisi Sipil mendorong pemerintah segera merampungkan aturan turunan UU PPRT untuk memastikan perlindungan pekerja serta kepastian bagi pemberi kerja.
Minggu / 27-09-2026, 22:35 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Kemenhan dan Kementerian PANRB menghentikan kewajiban ASN ikut Komcad usai insiden tewasnya seorang pegawai di Halim.
Jumat / 11-09-2026, 18:00 WIB
Mahkamah Konstitusi memberikan tanggapan atas desakan koalisi sipil agar perkara pengujian UU TNI segera diputus setelah hampir 11 bulan berjalan.
Kamis / 10-09-2026, 02:21 WIB
Tim Advokasi Reformasi Sektor Keamanan mendesak Mahkamah Konstitusi segera memutus uji materiil UU TNI agar tidak memperpanjang kerugian konstitusional.
Minggu / 06-09-2026, 19:35 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam vonis banding peradilan militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus yang meringankan hukuman terdakwa.
Sabtu / 05-09-2026, 19:49 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil mengecam putusan banding yang meringankan hukuman dan membatalkan pemecatan pelaku penyiraman air keras terhadap Andrie Yunus.
Kamis / 27-08-2026, 13:56 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan catatan kritis terkait RUU Perampasan Aset yang dibahas DPR, menyoroti transparansi hingga potensi pelemahan substansi.
Rabu / 12-08-2026, 12:00 WIB
Rencana patroli TNI untuk antisipasi demonstrasi menuai kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil yang menilai warga yang menyampaikan aspirasi bukan ancaman.
Rabu / 12-08-2026, 05:35 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil bereaksi keras terhadap klaim Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto terkait tanggung jawab keamanan masyarakat secara luas.
Rabu / 12-08-2026, 03:28 WIB
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai klaim penanggung jawab keamanan menuai sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Rabu / 22-07-2026, 01:14 WIB
Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan menolak kebijakan DJP yang melibatkan Babinsa TNI dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak. Mereka menilai kebijakan ini mengaburkan batas kewenangan sipil dan militer serta berpotensi menimbulkan intimidasi.
Rabu / 08-07-2026, 17:01 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta koalisi sipil terus mengawasi pembahasan RUU Pemilu. Ia mewaspadai potensi penyelundupan pasal dan agenda terselubung.