Mahkamah Konstitusi memberikan tanggapan resmi atas desakan Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Desakan tersebut berkaitan dengan perkara nomor 197/PUU-XXIII/2025 mengenai pengujian Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025.

Undang-undang tersebut merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Juru Bicara MK sekaligus Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyampaikan terima kasih atas perhatian publik terhadap penanganan perkara.

Enny meminta publik dan koalisi masyarakat sipil agar bersabar karena seluruh penanganan perkara masih berproses di internal.

Ia menyebutkan bahwa jumlah perkara di Mahkamah Konstitusi saat ini semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Saat dikonfirmasi mengenai ada atau tidaknya kendala penanganan, Enny tidak memberikan jawaban secara tegas.

Ia hanya mengungkapkan bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi berlangsung terus dari pagi hingga sore hari.

Sebelumnya, tim advokasi mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu untuk mendesak percepatan putusan.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Fadhil Alfathan menuturkan bahwa perkara tersebut telah berjalan hampir 11 bulan.

Permohonan pengujian norma undang-undang tersebut tercatat telah diajukan sejak tanggal 23 Oktober 2025.

Persidangan terakhir dalam perkara ini telah digelar pada tanggal 26 Mei 2026 dengan agenda mendengarkan keterangan ahli.

Pihak pemohon juga telah menyerahkan dokumen kesimpulan resmi kepada majelis hakim pada tanggal 8 Juni 2026.

Namun, hingga saat ini, majelis hakim belum juga membacakan putusan akhir terhadap permohonan tersebut.

Fadhil menilai penundaan putusan ini menjadi semakin problematis bagi perlindungan hak asasi manusia.