Menurutnya, kerugian konstitusional yang menjadi pokok permohonan justru semakin nyata dirasakan selama proses perkara.

Perluasan kewenangan serta peran militer di luar fungsi pertahanan dinilai berdampak terhadap prinsip kesamaan di hadapan hukum.

Tim advokasi mengingatkan bahwa penyelenggaraan kekuasaan kehakiman wajib berlandaskan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Asas tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009.

Selain itu, koalisi sipil juga menyoroti berbagai peristiwa yang mengindikasikan penguatan militerisme di tengah masyarakat.

Fadhil menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi bukan sekadar forum pengujian norma secara abstrak tanpa konsekuensi.

Putusan lembaga penegak konstitusi ini menentukan keberlakuan norma yang berpotensi melanggar hak warga negara.

Keadilan yang terlambat dinilai berpotensi berarti keberlanjutan dari kerugian konstitusional yang sedang dialami.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh perwakilan koalisi sipil saat menyambangi gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta.