Tiga warga negara mengajukan uji materiil Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi.

Permohonan itu teregistrasi dengan Nomor 428/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 16 November 2026.

Ketiga pemohon adalah Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar.

Mereka mempersoalkan norma yang mengatur hak pensiun bagi presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.

Bagian penjelasan pasal menyebut setiap pemberhentian presiden dan wakil presiden dianggap dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menyatakan sebaliknya dalam ketetapannya.

Dalil Pemohon: Kekosongan Hukum dan Ketidakpastian Konstitusional

Dalam pokok permohonannya, para pemohon menilai norma tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Menurut pemohon, pasal itu tidak memberikan klasifikasi yang jelas terhadap syarat dan kualifikasi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden tidak dengan hormat.

Pemohon menilai norma tersebut justru mengembalikan kepada MPR untuk menafsirkan keadaan apa yang dapat dijadikan dasar pemberhentian tidak dengan hormat.

Ketiadaan norma yang mengatur kualifikasi, parameter, dan syarat objektif itu, menurut pemohon, melahirkan kekosongan hukum yang memicu ketidakpastian konstitusional akut.

Dalam berkas permohonan, para pemohon menyinggung dinamika ketatanegaraan terkini, termasuk wacana pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka dari wakil presiden yang sempat bergulir di DPR.

Gibran belakangan menyatakan berhenti sehingga proses di parlemen tidak dilanjutkan.

Pemohon mempertanyakan kategori pemberhentian apa yang akan disematkan jika skenario tersebut benar-benar dieksekusi, apakah dengan hormat atau tidak dengan hormat.