Fasilitas yang diperoleh Gibran Rakabuming Raka setelah mundur dari jabatan Wakil Presiden RI menarik perhatian publik.

Ia telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto serta MPR.

Meskipun mundur, ia tetap berhak memperoleh hak administratif sesuai peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 mengatur hak keuangan bagi bekas presiden dan wakil presiden.

Berdasarkan aturan tersebut, mantan wakil presiden berhak menerima uang pensiun pokok sebesar seratus persen dari gaji pokok terakhir.

Besaran gaji pokok wakil presiden dihitung dari empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 mencatat acuan tertinggi gaji pejabat negara berada di angka Rp 5.040.000 per bulan.

Nominal uang pensiun pokok yang berhak diterima Gibran mencapai Rp 20.160.000 setiap bulannya.

Deretan Fasilitas Negara untuk Mantan Wakil Presiden

Selain dana pensiun, mantan wakil presiden juga berhak mendapatkan tunjangan sesuai aturan pegawai negeri.

Negara turut menanggung biaya rumah tangga yang meliputi kebutuhan air, listrik, dan telepon.

Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden beserta keluarga juga ditanggung negara.

Pemerintah menyediakan rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya.

Kendaraan dinas milik negara lengkap dengan pengemudinya turut disiapkan.

Mantan wakil presiden juga berhak memiliki staf yang terdiri atas pegawai negeri.

Seluruh hak dan fasilitas tersebut mulai diberikan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

Fasilitas tersebut dapat dicabut jika yang bersangkutan meninggal dunia atau kembali menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden.