Jika diputus dengan hormat, pemohon mempertanyakan instrumen dan alat ukur objektifnya.

Sebaliknya, jika diputus tidak dengan hormat, pemohon mempertanyakan parameter yuridis yang melandasinya.

Pemohon menilai penyerahan nasib hukum dan moral seorang mantan kepala negara atau wakil kepala negara kepada diskresi politik murni tanpa batasan parameter objektif merupakan antitesis dari prinsip negara hukum yang berdaulat.

Menurut pemohon, ketika pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari peradilan konstitusi yang objektif menjadi kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan yang rentan terhadap subjektivitas.

Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Alternatifnya, pemohon meminta MK menyatakan pasal itu bertentangan dan tidak mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan sejumlah klasifikasi pemberhentian.

Klasifikasi pemberhentian dengan hormat yang diminta meliputi meninggal dunia, mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran lainnya.

Sementara pemberhentian tidak dengan hormat mencakup dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun, melanggar sumpah/janji jabatan, dan melakukan perbuatan tercela.