Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pembalut resmi diuji di Mahkamah Konstitusi.

Permohonan tersebut diajukan oleh Bernita Matondang yang meminta produk sanitasi menstruasi masuk dalam fasilitas pembebasan pajak.

Perkara ini terdaftar dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026 dan menyasar Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

Pemohon menilai menstruasi adalah proses biologis yang tidak dapat dihindari sehingga pembalut merupakan kebutuhan berulang.

Penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pembalut pada prinsipnya termasuk Barang Kena Pajak yang dikenai PPN.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, and Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan tarif PPN barang nonmewah ditetapkan sebesar 12 persen.

Dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga beban efektif konsumen tetap 11 persen.

Inge menegaskan pengenaan PPN tersebut bukan pajak khusus perempuan, melainkan bagian dari sistem konsumsi barang sesuai aturan.

Dalam dokumen permohonannya, Bernita menjelaskan bahwa kepentingan hukumnya berkaitan langsung dengan keterjangkauan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan kebersihan menstruasi.

Pemohon menghendaki adanya penafsiran konstitusional agar produk sanitasi menstruasi dipertimbangkan dalam pemberian fasilitas perpajakan secara objektif dan proporsional.

Ketentuan yang dipersoalkan sendiri mengatur fasilitas perpajakan bagi barang dan jasa tertentu yang memiliki sifat strategis untuk mendukung pembangunan nasional secara selektif.

Sejumlah komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging segar, hingga sayur-sayuran telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dari pemerintah.

Namun, kelompok barang tersebut belum mencakup pembalut sehingga produk sanitasi tersebut masih mengikuti ketentuan tarif PPN yang berlaku saat ini.

Direktorat Jenderal Pajak menambahkan bahwa variasi jenis dan karakteristik produk sanitasi menstruasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan perlakuan perpajakannya.