PPN pembalut digugat ke MK agar produk sanitasi bebas pajak
Kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai terhadap pembalut resmi diuji di Mahkamah Konstitusi.
Permohonan tersebut diajukan oleh Bernita Matondang yang meminta produk sanitasi menstruasi masuk dalam fasilitas pembebasan pajak.
Perkara ini terdaftar dengan Nomor 406/PUU-XXIV/2026 dan menyasar Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.
Pemohon menilai menstruasi adalah proses biologis yang tidak dapat dihindari sehingga pembalut merupakan kebutuhan berulang.
Penjelasan dari Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pembalut pada prinsipnya termasuk Barang Kena Pajak yang dikenai PPN.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, and Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan tarif PPN barang nonmewah ditetapkan sebesar 12 persen.
Dasar pengenaan pajaknya menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual sehingga beban efektif konsumen tetap 11 persen.
Inge menegaskan pengenaan PPN tersebut bukan pajak khusus perempuan, melainkan bagian dari sistem konsumsi barang sesuai aturan.
Dalam dokumen permohonannya, Bernita menjelaskan bahwa kepentingan hukumnya berkaitan langsung dengan keterjangkauan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan kebersihan menstruasi.
Pemohon menghendaki adanya penafsiran konstitusional agar produk sanitasi menstruasi dipertimbangkan dalam pemberian fasilitas perpajakan secara objektif dan proporsional.
Ketentuan yang dipersoalkan sendiri mengatur fasilitas perpajakan bagi barang dan jasa tertentu yang memiliki sifat strategis untuk mendukung pembangunan nasional secara selektif.
Sejumlah komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok seperti beras, jagung, daging segar, hingga sayur-sayuran telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dari pemerintah.
Namun, kelompok barang tersebut belum mencakup pembalut sehingga produk sanitasi tersebut masih mengikuti ketentuan tarif PPN yang berlaku saat ini.
Direktorat Jenderal Pajak menambahkan bahwa variasi jenis dan karakteristik produk sanitasi menstruasi juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam menentukan perlakuan perpajakannya.
Update Terbaru
Veteran Doom Bela Gabe Newell: Steam Lindungi Gamer dari Disney, EA, Microsoft
Rabu / 18-11-2026, 04:15 WIB
Momen Rekonsiliasi Noelle dan Nozel dalam Black Clover Episode 177
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
Sinopsis Black and Blue di Bioskop Trans TV Hari ini 18 November 2026
Rabu / 18-11-2026, 04:14 WIB
6 Gestur Tersembunyi Google Maps di Android untuk Zoom, Miringkan Peta, dan Pin Lokasi
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Jual Pabrik ke Roshel, Stellantis Dituntut Kembalikan Dana Publik oleh Kanada
Rabu / 18-11-2026, 04:07 WIB
Hindari Kelebihan Pasokan, Dapur MBG Diminta Tampung Hasil Lele Lokal
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Nirwana Villas Malioboro Dibangun Bakrieland Lewat Sindikasi BPR
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
AS Incar Pasokan Magnet Tanah Jarang dari Negara Anggota ASEAN
Rabu / 18-11-2026, 04:00 WIB
Target Pajak 2026: Pemerintah Diminta Jaga Likuiditas Perusahaan
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Peluang Tingkatkan Kompetensi Pajak Melalui Program ProSmartClass B.24
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Neraca Pangan Nasional 2026 Pastikan Ketersediaan Bahan Pokok Aman
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Smartwatch Xiaomi Watch S5 41mm Meluncur Global Layar 3000 Nits
Rabu / 18-11-2026, 03:56 WIB
Timnas U-17 Kunci Tiket Piala Asia 2027 Usai Gilas Afghanistan
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB
Kesiapan Porprov Jabar 2026 di Bekasi Tuai Pujian dari Marciano
Rabu / 18-11-2026, 03:49 WIB






