Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperluas penerapan keuangan syariah melalui pengalihan sistem pembayaran gaji aparatur sipil negara.

Kebijakan tersebut kini telah diterapkan pada 21 dari total 24 kabupaten dan kota yang berada di wilayah tersebut.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan perkembangan itu dalam kegiatan Indonesia Islamic Finance Summit 2026 di Makassar.

Proses pengalihan pembayaran gaji pegawai negeri ke perbankan syariah ini telah berlangsung selama dua tahun terakhir secara bertahap.

Sementara itu, sisa tiga pemerintah kabupaten dan kota lainnya masih menjalani proses konversi menuju sistem keuangan syariah.

Selain sektor perbankan, pemerintah daerah juga menghadapi tantangan terkait ketentuan pemisahan unit usaha syariah.

Aturan tersebut membutuhkan dukungan permodalan yang cukup besar dari pihak terkait dalam industri keuangan.

Di luar perbankan, pemerintah provinsi turut memperluas ekosistem industri halal melalui program sertifikasi gratis bagi pelaku usaha.

Program sertifikasi gratis tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun untuk menjangkau ribuan pelaku usaha kecil dan menengah.

Fasilitas pemerintah juga mencakup standardisasi produk, kemasan, serta bantuan peralatan produksi bagi para pelaku usaha.