Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan belum memulai pembahasan resmi mengenai penyesuaian Upah Minimum Provinsi tahun 2027.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penetapan upah tersebut nantinya pasti akan melalui mekanisme dan aturan berlaku.

Pihak pemerintah daerah memastikan proses pembahasan bakal melibatkan Dewan Pengupahan secara transparan.

Sebelumnya, kalangan serikat pekerja telah menyampaikan usulan kenaikan UMP pada kisaran 7 persen hingga 9 persen.

Jika menggunakan proyeksi usulan tersebut, nilai upah minimum di wilayah ibu kota berpotensi mencapai sekitar Rp 6,2 juta.

Namun, angka yang diajukan oleh serikat buruh tersebut masih berupa usulan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.

Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia turut memproyeksikan kenaikan upah pada rentang 7,5 persen hingga 8,5 persen.

Proyeksi dari serikat pekerja tersebut mengacu pada formula yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.

Pramono menjelaskan bahwa penetapan UMP sebelumnya baru saja disahkan sekitar tiga bulan yang lalu oleh pemerintah daerah.

Karena penyesuaian upah tersebut berlangsung setiap tahun, pembahasan untuk periode berikutnya baru akan dilakukan pada waktunya.