PPN pembalut digugat ke MK agar produk sanitasi bebas pajak
Selasa / 03-11-2026, 05:14 WIB
Gugatan PPN pembalut di Mahkamah Konstitusi menyoroti status produk sanitasi menstruasi agar dipertimbangkan masuk dalam daftar kebutuhan pokok bebas pajak.
Selasa / 03-11-2026, 05:14 WIB
Gugatan PPN pembalut di Mahkamah Konstitusi menyoroti status produk sanitasi menstruasi agar dipertimbangkan masuk dalam daftar kebutuhan pokok bebas pajak.
Jumat / 30-10-2026, 00:02 WIB
Direktorat Jenderal Pajak menegaskan bahwa pembalut tetap dikenai PPN sesuai ketentuan sistem perpajakan umum, meski pemerintah terbuka terhadap usulan perubahan.