Presiden Polandia Karol Nawrocki mengadakan pertemuan dengan para pimpinan politik pada Sabtu (31/10).

Langkah tersebut diambil setelah krisis politik dan konstitusional melanda negara tersebut.

Krisis bermula ketika Ketua serta Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ditangguhkan dari tugasnya selama satu bulan.

Penunjukkan hakim di mahkamah itu memicu persaingan antara pemerintahan berhaluan tengah dan kepala negara.

Pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk berupaya menyingkirkan para hakim yang dinilai tidak netral secara politik.

Upaya tersebut mendapat perlawanan sengit dari partai sayap kanan PiS yang menunjuk para hakim terdahulu.

Aksi Protes dan Ketegangan di Mahkamah Konstitusi

Para pendukung partai oposisi sayap kanan berkumpul di luar gedung mahkamah untuk melanjutkan aksi protes.

Polisi antihuru-hara mengepung gedung mahkamah ketika para pengunjuk rasa berupaya menerobos barikade keamanan.

Pihak kepolisian menyatakan bahwa tiga orang telah ditangkap dalam insiden demonstrasi tersebut.

Akun X resmi pengadilan menyebut langkah penangguhan yang dilakukan pemerintah sebagai sebuah kudeta.

Presiden Karol Nawrocki lantas memperpendek kunjungannya ke Senegal dan kembali ke Warsawa.

Ia memanggil para pemimpin partai untuk membahas ancaman terhadap keamanan dalam negeri di kantornya.

Hingga Sabtu sore waktu setempat, belum ada terobosan yang dicapai dari pertemuan tersebut.

Komisi Eropa mendesak Nawrocki menyetujui hakim-hakim baru agar pengadilan berfungsi sesuai konstitusi.