Rencana pemerintah untuk memberlakukan pajak digital pada 9 November 2026 masih belum diputuskan secara final.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan tersebut masih dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Proses pembahasan yang sedang berlangsung ini turut mempertimbangkan potensi dampak pungutan tersebut terhadap daya beli masyarakat.

Selain itu, pemerintah turut menimbang kemungkinan pengenaan pajak pada sistem pembayaran digital seperti QRIS.

Airlangga menjelaskan bahwa mekanisme pemungutan maupun aturan teknis spesifik masih harus melihat karakter transaksi yang menjadi sasaran.

Sebelumnya, rencana penerapan pajak digital ini sempat disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Sujono Djojohadikusumo.

Kebijakan tersebut direncanakan menyasar bank pemerintah, bank swasta, fintech, hingga platform e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan GoTo.

Pihak-pihak terkait dijadwalkan memiliki kewajiban untuk memungut serta menyetorkan pajak dari berbagai transaksi digital yang berlangsung.

Perbedaan pandangan dan penjelasan pun muncul di tengah publik ketika koordinasi teknis antarkementerian ini masih berjalan.

Hingga kini, Airlangga belum memberikan kepastian mengenai bentuk pungutan akhir serta penerapannya secara menyeluruh.