Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menyatakan kedudukan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI seharusnya gugur.

Pandangan tersebut didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang menguatkan persoalan syarat pencalonan.

Tanggapan Terkait Status Konstitusional Wakil Presiden

Herdiansyah merujuk pada ketentuan Pasal 7A UUD mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden dalam kondisi tertentu.

Menurutnya, kondisi tersebut mencakup situasi ketika pejabat yang bersangkutan dinilai sudah tidak lagi memenuhi syarat.

Ia menambahkan bahwa implikasi dari putusan tersebut hanya mengarah pada pemakzulan Gibran dan bukan Presiden RI Prabowo Subianto.

Sementara itu, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, berpendapat bahwa putusan MA tidak memengaruhi posisi kliennya.

Rullyandi beralasan putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara sempurna karena telah terjadi perubahan keadaan hukum sebelumnya.

Herdiansyah menjelaskan bahwa putusan ini merujuk pada hasil Sidang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah atau sertifikat di luar negeri yang setara tamat SMA.

Pada Jumat, Mahkamah Agung juga memutuskan bahwa surat keterangan penyetaraan SMA milik Gibran tidak sah dan dianggap tidak pernah ada dalam proses pencalonan.

Di sisi lain, kuasa hukum Gibran, Muhammad Rullyandi, menilai putusan tersebut tidak bisa diberlakukan secara surut atau retroaktif karena seluruh tahapan Pemilu 2024 telah selesai dan Gibran sudah resmi dilantik sebagai Wakil Presiden.