Mahkamah Agung memutuskan untuk membatalkan rencana pelaksanaan konferensi pers pada Senin.

Agenda tersebut sedianya memberikan penjelasan mengenai putusan kasasi perkara nomor 742 K/TUN/2026.

Perkara itu berkaitan dengan gugatan syarat keterangan atau suket penyetaraan sekolah menengah atas milik Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Andi Julia Cakrawala, menyatakan konferensi pers dibatalkan hingga pemberitahuan lebih lanjut.

Pihak Biro Hukum dan Humas belum menerima salinan putusan tersebut secara resmi.

Karena kendala tersebut, mereka menilai instansinya belum bisa memberikan keterangan informasi secara utuh kepada publik.

Dalam tingkat kasasi, majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat bernama H. M. Subhan.

Majelis hakim menyatakan Surat Keterangan Nomor: 9149/D. D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum.

Surat keterangan tersebut sebelumnya diterbitkan di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Mahkamah Agung juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya agar dapat dimusnahkan.

Selain itu, tergugat juga dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Perkara kasasi ini diputus oleh majelis hakim yang diketuai oleh Prof Yulius.

Susunan majelis hakim tersebut turut melibatkan Hari Sugiaharto dan Michael Renaldy Zein sebagai anggota.

Sebelum putusan kasasi ini keluar, Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus perkara perselisihan hasil pemilu.

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01/PHPU. PRES-XXIV/2026 dibacakan pada Selasa.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah luar negeri.

Meski demikian, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat mendiskualifikasi posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Status Gibran dinilai sudah tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden setelah dilantik.