Sejumlah organisasi sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melontarkan kecaman keras.

Mereka menyoroti vonis banding Pengadilan Tinggi Militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus.

Putusan tersebut dinilai meringankan pidana penjara serta membebaskan dua dari empat terdakwa dari sanksi pemecatan.

Koalisi menganggap langkah hukum ini sebagai bentuk kegagalan peradilan militer yang nyata.

Menurut koalisi, vonis tersebut secara implisit mengirimkan sinyal bahwa militer memiliki bentuk impunitas dalam hukum.

Publik dinilai menerima pesan yang berbahaya karena status prajurit seolah menjadi perisai dari konsekuensi hukum.

Konflik kelembagaan dianggap sulit dihindari ketika penyidik, penuntut, hakim, serta terdakwa berada dalam institusi yang sama.

Padahal, reformasi 1998 telah mengarahkan agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.

Membiarkan prajurit bersalah tetap berdinas dinilai dapat melemahkan mekanisme penyaringan internal.

Dampaknya, korban dan saksi menjadi semakin tidak aman dalam mencari keadilan.

Desakan Peninjauan Kembali dan Revisi UU

Koalisi mendesak Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial untuk segera turun tangan memeriksa proses pertimbangan banding.

Mereka juga mendesak DPR agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Yurisdiksi peradilan militer diminta agar dibatasi secara ketat hanya pada tindak pidana militer saja.

Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan bahwa institusinya tidak ikut campur dalam putusan pengadilan.

Mabes TNI menyatakan tetap menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebelumnya telah menghapus sanksi pemecatan dan meringankan vonis penjara.

Sersan Dua Edi Sudarko dihukum dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara dalam perkara nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026.

Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun.

Kapten Nandala Dwi Prasetyo dijatuhi hukuman pidana 2 tahun penjara.

Letnan Satu Sami Lakka dijatuhi vonis pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara.