Kecaman Koalisi Sipil Atas Putusan Banding Perkara Andrie Yunus
Sejumlah organisasi sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melontarkan kecaman keras.
Mereka menyoroti vonis banding Pengadilan Tinggi Militer dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Eksternal KontraS, Andrie Yunus.
Putusan tersebut dinilai meringankan pidana penjara serta membebaskan dua dari empat terdakwa dari sanksi pemecatan.
Koalisi menganggap langkah hukum ini sebagai bentuk kegagalan peradilan militer yang nyata.
Menurut koalisi, vonis tersebut secara implisit mengirimkan sinyal bahwa militer memiliki bentuk impunitas dalam hukum.
Publik dinilai menerima pesan yang berbahaya karena status prajurit seolah menjadi perisai dari konsekuensi hukum.
Konflik kelembagaan dianggap sulit dihindari ketika penyidik, penuntut, hakim, serta terdakwa berada dalam institusi yang sama.
Padahal, reformasi 1998 telah mengarahkan agar prajurit yang melakukan tindak pidana umum diadili di peradilan umum.
Membiarkan prajurit bersalah tetap berdinas dinilai dapat melemahkan mekanisme penyaringan internal.
Dampaknya, korban dan saksi menjadi semakin tidak aman dalam mencari keadilan.
Desakan Peninjauan Kembali dan Revisi UU
Koalisi mendesak Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial untuk segera turun tangan memeriksa proses pertimbangan banding.
Mereka juga mendesak DPR agar segera merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Yurisdiksi peradilan militer diminta agar dibatasi secara ketat hanya pada tindak pidana militer saja.
Sementara itu, Kapuspen TNI Mayjen Muhammad Nas menegaskan bahwa institusinya tidak ikut campur dalam putusan pengadilan.
Mabes TNI menyatakan tetap menghargai independensi serta kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara.
Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebelumnya telah menghapus sanksi pemecatan dan meringankan vonis penjara.
Sersan Dua Edi Sudarko dihukum dengan pidana 2 tahun dan 6 bulan penjara dalam perkara nomor 56-K/PMT-II/BDG/AL/VI/2026.
Letnan Satu Budhi Hariyanto Widhi dihukum dengan pidana penjara selama 2 tahun.
Kapten Nandala Dwi Prasetyo dijatuhi hukuman pidana 2 tahun penjara.
Letnan Satu Sami Lakka dijatuhi vonis pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara.
Update Terbaru
Jadwal Rilis RPG Maker U2U di PC Lewat Steam pada 28 Januari Mendatang
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Pixel foldable gaming mode hilang misterius setelah sempat dirilis
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Drama Sejarah Sword & Silence Soroti Perjuangan Negara Kecil di Antara Adidaya
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
JLR Siap Hadirkan Mobil Baru Defender Sport Versi Listrik Tahun Depan
Rabu / 18-11-2026, 06:14 WIB
Absennya Jakmania Disayangkan STY, Sanksi PSSI Jadi Pelajaran
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Drama 5 Gol di Copenhagen, Norwegia Amankan Tiket Perempat Final
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bioskop Indonesia Siap Tayangkan Film Peraih Palme d'Or Fjord
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Walhi Kalbar Laporkan Sebelas Perusahaan Terkait Karhutla 2026
Rabu / 18-11-2026, 06:07 WIB
Bakom RI dan Polri Bersatu Petakan Narasi Negatif di Ruang Digital
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Norwegia Amankan Tiket Terakhir, Ini Daftar 8 Tim Perempat Final UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Alasan warga Arab di Israel banyak berkarier sebagai tenaga medis
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Serpihan Pesawat Pan Am 812 Tersebar di Hutan Buleleng
Rabu / 18-11-2026, 06:00 WIB
Organisme Purba Raksasa Berusia 400 Juta Tahun Ini Bukan Pohon Maupun Jamur
Rabu / 18-11-2026, 05:57 WIB
Norwegia Taklukkan Denmark 3-2 untuk Amankan Tiket Perempatfinal UEFA Nations League
Rabu / 18-11-2026, 05:56 WIB






